Tribrata News Banten Portal Berita Resmi Polda Banten
tribratanewsbanten.com - Ketua RT di Kecamatan Pinang, Kota Tangerang dilaporkan warganya sendiri ke Komisi Informasi (KI) Banten karena dituding tidak transparan dalam mengelola keuangan RT. Gugatan dilayangkan warga bernama Zaenal Abidin setelah dia gagal mendapatkan laporan secara rinci pembukuan keuangan RT. Setiap bulan, warga RT14/RW04 Kelurahan Pinang membayar iuran sebesar Rp 200.000.
Saat diminta laporan keuangannya, ketua RT tidak bersedia menyerahkan pembukuan. Karena curiga, warga langsung melaporkan Ketua RT.
“Dasarnya ketika warga tersebut meminta laporan pembukuan, sang RT tidak memberikannya. Padahal warga merasa telah membayar iuran per bulan sedangkan jumlah KK pada RT tersebut sebanyak 78 KK,” kata Ketua Divisi Advokasi Sosialisasi dan Edukasi (ASE) KI Banten, Ade Jahran.
Dari proses yang telah ditempuh pemohon, pihaknya kemudian melakukan proses persidangan. Dalam sidang perdana yang digelar beberapa waktu lalu, pihak termohon tidak menghadiri persidangan sedangkan sidang selanjutnya akan digelar pada tanggal 29 Agustus 2016.
“Sidang perdananya sudah digelar beberapa hari lalu, namun hanya dihadiri pihak pemohon. Nanti sidang keduanya tanggal 29 Agustus,” kata Ade.
Meski sengketa tersebut hanya tingkat RT, menurut Ade, Komisi Informasi tidak dapat menolak setiap permohonan. Kasus ini juga kemudian menjadi sorotan Komisi I DPRD Provinsi Banten yang mempertanyakan langkah Komisi Informasi tetap memproses sengketa tersebut. Komisi I juga mengusulkan agar Komisi Informasi dapat dibentuk di tingkat Kabupaten atau Kota se-Provinsi Banten.
“Memang di Undang-Undangnya itu diperbolehkan untuk membentuk KI tingkat Kabupaten dan Kota. Karena selama ini juga yang banyak melakukan sengketa itu berasal dari Tangerang. Namun, yang terpenting ialah keseriusan Pemerintah Daerah untuk membentuk KI di daerah masing-masing,” ujarnya Ade.
