Tribrata News Banten Portal Berita Resmi Polda Banten
Serang – Dirintelkam Polda Banten Kombes Pol Heska Wahyu Widodo pimpin kegiatan Fokus Group Discussion (FGD) menyikapi toleransi beragama di Provinsi Banten dengan tema merajut Kebhinekaan dalam bingkai NKRI bertempat di Hotel Le Dian pada Senin (13/03).
Selaku narasumber dalam kegiatan ini Kepala Pusat FKUB Kementrian Agama RI Dr. H. Wawan Djunaedi, Ketua FKUB Prov. Banten KH. A.M.Romli, Ketua Mathaul Anwar Prov. Banten KH. Embay Mulyabm Syarif dan Tokoh Agama Kristen Indonesia Pdt. Beni Halim serta diikuti 30 peserta dari stakeholder terkait.
Dalam sambutannya Dirintelkam Polda Banten Kombes Pol Heska Wahyu Widodo mengatakan bahwa isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) dalam kampanye untuk memengaruhi pilihan politik.yang dipolitisasi masih menjadi hal yang menakutkan. “Saya ingin menyampaikan bahwa isu seputar SARA yang di politisasi, masih akan menjadi hal yang menakutkan bagi perjalanan bangsa Indonesia yang sangat majemuk ini, sejarah bangsa telah mengajarkan kepada kita, beberapa kejadian konflik horisontal yang terpicu isu Zara dapat dengan mudah berkembang dan Berujung saling memerangi sesama saudara,” ucap Heska pada Selasa (14/03).
“Dalam konteks negara isu SARA juga semakin mengemuka terlebih lagi di dunia maya atau di media sosial, saat ini dengan mudahnya dapat kita jumpai isu-isu seputar SARA yang sarat dengan teknik adudomba di platform media sosial, berita bohong atau hoax, ujaran kebencian, fitnah dan sejenisnya nyaris menjadi hal yang wajar di media sosial dan membutuhkan kecerdasan serta kearifan untuk nilai dan tidak mudah turut menyebarkan,” tambah Heska.
Dalam Islam, spirit kemajemukan bahwa manusia diciptakan memang tidak dalam keadaan tunggal alias majemuk. “Kemajemukan suku dan bangsa ini bertujuan agar kita saling mengenal dan bersaudara. Kemuliaan manusia dinilai bukan atas dasar suku-ras atau penampilan fisiknya saja, akan tetapi manusia dinilai dari ketakwaannya,” terang Heska.
Heska mengatakan dalam situasi dan kondisi pada tahun politik tidak sedikit adanya pihak tak terkecuali oknum tokoh yang mengatasnamakan partai politik. “Dinamika situasi dan kondisi pada tahun politik yang sama sama akan kita hadapi sekarang ini, tidak sedikit adanya pihak tak terkecuali oknum tokoh yang mengatasnamakan partai politik, menjadi isu SARA untuk keperluan elektabilitas pragmatis tertentu yang justru eksisnya berpotensi menimbulkan perpecahan kebhinekaan yang selama ini menjadi penopang utama eksistensi bangsa kita, semoga bangsa kita tetap diberikan kekuatan untuk menjaga keutuhan dan terhindar dari perpecahan,” kata Heska.
Selanjutnya Heska juga mengatakan terdapat beberapa permasalahan yang terjadi di wilayah Provinsi Banten. “Terkait isu toleransi, pada kesempatan ini kami sampaikan beberapa permasalahan yang telah terjadi di wilayah provinsi Banten antara lain adanya rumah warga yang dijadikan tempat ibadah seperti dikarenakan banyak penganut non muslim dan tidak adanya tempat peribadatan resmi umat Nasrani, adanya penolakan warga terkait adanya kebaktian syukuran rumah, adanya penolakan pendirian gereja, penolakan pembangunan dan pendirian gereja,” jelasnya.
Dari sejumlah permasalahan tersebut diperlukan peran serta aktif seluruh lapisan masyarakat dan stakeholder terkait. “Untuk itu mari bersama sama menjaga toleransi beragama di provinsi Banten,” kata Heska.
Terakhir Heska berharap dalam kegiatan ini permasalahan yang ada saat ini dapat dihadapi secara bersama dan dicarikan solusi. “Besar harapan saya agar pada momen FGD ini dapat di diskusikan hal-hal yang sama sama kita hadapi bersama di wilayah Banten, sekiranya dapat mengusik ketentraman toleransi sosial kemasyarakatan kita, dapat segera terdekteksi dan kita carikan solusi bersama, sebagaimana warisan sikap toleransi kebaikan yang dicontohkan oleh Syeh Nawawi Al-Bantani,” tutup Heska.
Sementara itu, H. Wawan Djunaedi pada kesempatan ini menitik beratkan pada empat konsep toleransi yaitu melalui perizinan dari ambang bawah yaitu relasi yang bersifat mayoritas dan minoritas melalui hirarki, tidak ada superior atau interior. Mengutamakan yang damai dan timbal balik, saling menghargai setara moral dan politik.
“Indikator moderasi beragama harus memiliki komitmen kebangsaan, para tokoh agama agar sesering mungkin melakukan edukasi kepada para umatnya masing-masing agar terbiasa menghadapi perbedaan faham, keyakinan, kepercayaan dilingkungan masyarakat. Tempat ibadah sementara dijamin oleh negara namun untuk tempat tidak menggunakan rumah tinggal,” tutupnya. (Bidhumas)
